Pelestarian Kawasan Mangrove: Dilema Antara Keberlangsungan Lingkungan Hidup Dan Kebutuhan Hidup
DOI:
https://doi.org/10.59050/jian.v22i2.354Abstract
Mangroves are a unique ecosystem that is crucial for the survival of communities, especially those living in coastal areas. However, their existence is increasingly threatened. To ensure the sustainability of the area, policies related to the protection and management of mangrove areas have been formulated throughout West Kalimantan Province, as a guideline. Therefore, this study aims to describe the implementation process of the West Kalimantan Provincial Regulation Number 8 of 2021 concerning the Protection and Management of Mangrove Areas. This study uses qualitative methods to describe the research results. Based on the results, it is known that the implementation of this policy is contrary to the local wisdom of the Batu Ampar District community, as the largest mangrove area in Kubu Raya Regency. The conclusion of this study shows that the policy implementation process is still hampered by social, economic, and political conditions. This is due to the economic processes that have been carried out for generations and also become a place of dependence for thousands of people living in the mangrove area.
Keywords: Batu Ampar, Implementation,Mangrove, Social Society.
Abstrak.Mangrove merupakan satuan ekosistem yang unik yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pesisir. Namun semakin hari kawasan mangrove semakin terancam keberadaanya. Untuk menejamin kelestarian kawasan maka dirumuskan kebijakan terkait perlindungan serta pengelolaan kawasan mangrove diseluruh Provinsi Kalimantan Barat, sebagai pedoman. Sehingga penelitian ini bertujuan mengambarkan proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk mengambarkan/ mendeskripsikan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan kebijakan ini bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat Kecamatan Batu Ampar, sebagai kawasan mangrove terluas di Kabupaten Kubu Raya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik, hal ini dikarenakan adanya proses perekonomian yang telah dilakukan secara turun menurun dan juga menjadi tempat bergantung ribuan mayarakat yang tinggal di kawasan mangrove.
Kata Kunci: Batu Ampar, Implementasi, Mangrove, Sosial Masyarakat.
References
Andi, Greg, & Abdul. (n.d.). Paradoks Industri Arang Membabat Mangrove: Menjadi Komiditi Ekspor Ilegal, Daerah Merugi. Insidepontianak.Com.
Cahyo, N. (2019). Mengenal Manfaat Hutan Bakau. Loka Aksara.
Elfayetti, E., Rosni, R., Yenny, N., Rahmadi, M. T., & Herdi, H. (2024). Analisis Laju Deforestasi Hutan Manggrove Menggunakan GIS di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Ilmu Lingkungan, 22(3), 565–570. https://doi.org/10.14710/jil.22.3.565-570
Hak, M. B., Singandaru, A. B., Fadlli, M. D., Husni, V. H., & Hidayat, A. A. (2025). Optimalisasi Fungsi Ekonomi Hutan Mangrove Di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan, 4(2), 144–158. https://doi.org/10.29303/oportunitas.v4i2.1817
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan. UNG Press.
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Sutoyo (ed.)). Unisri Press.
Rahim, S. W. D. (2017). Hutan Mangrove dan Pemanfaatanya (H. M. Susanti (ed.)). Deepublisher.
Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. Universitas Islam Jakarta.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI.
