Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Proses Kolaborasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Pengurangan Risiko Bencana di Desa Wisata Amping Parak

Irva Afrizalni — 2026-02-07

Particularly in areas with high disaster vulnerability. Desa Wisata Amping Parak in Pesisir Selatan Regency is one example of a tourism village that has successfully integrated ecotourism development with a Disaster Risk Reduction (DRR) approach. This study aims to analyze the collaborative process among actors in the development of DRR-based ecotourism in Desa Wisata Amping Parak using the collaborative governance framework proposed by Ansell and Gash (2008), which consists of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation review, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that collaboration is supported by initial conditions characterized by resource imbalances, non-material participation incentives, and the absence of conflict among actors. The institutional design is strengthened by regulatory support and the institutionalization of Pokdarwis LPPL as a coordination hub. Facilitative leadership plays a key role in fostering trust and participation, while the collaborative process unfolds through face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and the achievement of intermediate outcomes. This collaboration generates small wins that reinforce legitimacy and the sustainability of cooperation. The study concludes that collaboration in Desa Wisata Amping Parak has been implemented effectively and has the potential to serve as a best practice for DRR-based tourism village development.

Keywords: Collaboration, Tourism Village, Ecotourism Development, Disaster Risk Reduction (DRR).

Abstrak. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan memerlukan tata kelola kolaboratif, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Desa Wisata Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu desa wisata yang berhasil mengintegrasikan pengembangan ekowisata dengan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana (PRB) di Desa Wisata Amping Parak dengan menggunakan kerangka teori kolaborasi Ansell dan Gash (2008), yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi didukung oleh kondisi awal berupa ketidakseimbangan sumber daya, insentif partisipasi non-material, dan ketiadaan konflik antaraktor. Desain kelembagaan diperkuat oleh regulasi dan pelembagaan Pokdarwis LPPL sebagai simpul koordinasi. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi, sementara proses kolaborasi berjalan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Kolaborasi ini menghasilkan small wins yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kerja sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak telah berjalan secara efektif dan berpotensi menjadi praktik baik pengembangan desa wisata berbasis PRB.

Kata Kunci: Kolaborasi, Desa Wisata, Pengembangan Ekowisata, Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang Pariaman

Eri — 2026-02-17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam dalam konteks aktivitas kesenian tradisional di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan ini diterapkan melalui Kesepakatan Bersama Forkopimda yang membatasi jam operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola induktif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat, pelaku seni tradisional, aparat Satpol PP, dan pejabat pemerintah daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini terbagi menjadi dua kategori besar. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan karena dianggap mampu menjaga ketertiban dan moral publik, sementara sebagian lainnya merasa kebijakan ini membatasi ruang ekspresi budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan jam hiburan malam sangat bergantung pada cara masyarakat memaknai kebijakan tersebut. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan sensitif terhadap nilai budaya lokal agar kebijakan ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai bagian dari identitas masyarakat Minangkabau.

Strategi Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Alat Berat Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Aceh

E.R.Fitra Noska — 2026-02-17

Penerapan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) pasca diundangkannya peraturan daerah (qanun) mengenai pajak Aceh dan retribusi Aceh memerlukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam mendukung peningkatan pendapatan asli Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB melalui kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengawasan melalui konfirmasi status wajib pajak, analisa dan pengembangan aplikasi, dan penyusunan kebijakan terkait pemutakhiran database nilai jual alat berat

Problematika Masyarakat Petani Rumput Laut

Jainudin Djou — 2026-03-12

Penelitian ini mengkaji problematika yang dihadapi masyarakat petani rumput laut serta peran Pemerintah Desa Blangmerang sebagai fasilitator dalam menangani permasalahan tersebut di Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui budidaya rumput laut merupakan bagian dari kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya petani masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam realitas sosial, pengalaman, dan interaksi masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang saling berkaitan, antara lain keterbatasan air bersih, serangan hama seperti lumut hijau dan kuning, bulu babi, serta cacing laut, kelangkaan bibit, pencemaran akibat bahan peledak, fluktuasi harga, keterbatasan infrastruktur, serta konflik antar petani terkait lokasi penanaman dan penjemuran. Permasalahan tersebut berdampak pada produktivitas, kualitas hasil panen, dan hubungan sosial masyarakat. Pemerintah Desa Blangmerang telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan sarana produksi seperti terpal, tali induk, dan jaring penjemuran, serta pelaksanaan musyawarah untuk meredam konflik. Meskipun bantuan tersebut membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan kualitas pasca panen, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan struktural, terutama ketidakstabilan harga dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sektor rumput laut tidak hanya ditentukan oleh faktor alam dan ekonomi, tetapi juga oleh penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Manajemen Bencana Banjir Rob dalam Meningkatkan Ketahanan Masyarakat di Kelurahan Simo Surabaya

Nabila Ananda — 2026-05-01

Banjir rob seringkali terjadi di kawasan pesisir perkotaan Indonesia, termasuk di Kelurahan Simo, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan banjir rob serta dampaknya terhadap ketahanan masyarakat, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang ada. Metode yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banjir disebabkan oleh faktor teknis dan non-teknis, seperti kurangnya sistem drainase yang memadai, perubahan penggunaan lahan, penurunan permukaan tanah, serta pengelolaan lingkungan yang tidak optimal. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan fisik, gangguan terhadap ekonomi, kesehatan, dan aspek psikososial masyarakat. Upaya mitigasi yang telah dilakukan, seperti perbaikan sistem drainase, pembangunan bozem, dan instalasi rumah pompa, masih belum sepenuhnya efektif. Pengelolaan berbasis masyarakat memiliki peranan penting dalam partisipasi menjaga lingkungan, namun masih terdapat kendala berupa kurangnya konsistensi dalam keterlibatan serta terbatasnya infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup peningkatan infrastruktur, perencanaan tata ruang yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat ketahanan terhadap banjir rob.

Dinamika Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kebakaran: Perspektif Edukasi dan Literasi Bencana

Zahra Prima Putri Regina — 2026-05-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran di Kota Surabaya dari sudut pandang pendidikan dan pemahaman tentang bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai sumber akademis yang relevan melalui studi pustaka, seperti jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran di Surabaya masih tergolong signifikan, dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, infrastruktur yang kurang memadai, serta perilaku warga. Tingkat kesiapan masyarakat masih berada dalam proses pengembangan, terlihat dari adanya celah antara pengetahuan yang dimiliki dan pelaksanaan tindakan yang nyata. Walaupun warga telah memiliki pemahaman dasar terkait risiko kebakaran, keterampilan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kondisi darurat masih rendah. Pendidikan bencana berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, sedangkan pemahaman bencana berperan dalam kemampuan masyarakat untuk menangkap dan menerapkan informasi tersebut. Meskipun demikian, distribusi pendidikan yang belum merata dan akses pelatihan yang terbatas menjadi tantangan dalam peningkatan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui pendidikan berkelanjutan, peningkatan pemahaman tentang bencana, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong upaya mitigasi yang lebih aktif.

Analisis Alternatif Kebijakan Penanganan Parkir Liar Travel Melalui Pembangunan Atau Relokasi Fasilitas Parkir Di Indralaya Utara

Andini Sakilla Candra — 2026-05-05

Fenomena parkir pembohong kendaraan travel di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Kecamatan Indralaya
Utara, menjadi permasalahan transportasi yang berdampak langsung pada kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan,
dan terganggunya kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan serta menyusun
solusi penataan parkir yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling,
yang melibatkan sopir perjalanan, petugas Dinas Perhubungan, pengguna jalan, dan warga sekitar sebagai informan kunci. Data
dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan
teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar terjadi
akibat tidak tersedianya fasilitas parkir atau terminal resmi, lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan, serta
ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan tidak adanya kesenjangan antara regulasi dan
implementasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dianggap paling efektif adalah pembangunan fasilitas parkir
khusus kendaraan travel di kawasan Timbangan yang didukung pengawasan terpadu, sosialisasi keselamatan, serta
evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terstruktur.
Kata kunci: pembohong parkir; implementasi kebijakan; daerah transportasi; fasilitas parkir; Ogan Ilir.

Evaluasi Evektivitas Kebijakan Program Suroboyo Bus dalam Mendukung Transportasi Ramah Lingkungan di Kota Surabaya

Hellen Qurotul Nurassifa — 2026-05-21

Abstrac. This study evaluates the effectiveness of the Suroboyo Bus Program as an environmentally friendly means of transportation in Surabaya, using a public policy evaluation approach developed by William N. Dunn. The method used is qualitative, namely through interviews, observations, and document collection. The data is then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The analysis is conducted based on several criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study shows that the program has succeeded in increasing public interest in using public transportation, especially among productive age groups. This is evident from the increase in the number of people using public transportation and the frequency of its use on main routes. However, these results are only partial and do not align with the main objective of the policy, which is to support environmentally friendly transportation. There is no significant evidence of reducing congestion through an emissions research approach, while the innovation of payment using plastic bottles actually causes behavioral distortions and the accumulation of waste. In addition, the limited number of vehicles, differences in service coverage, lack of supporting infrastructure, and policies that tend to respond after the fact indicate a gap between policy planning and implementation. Therefore, the Suroboyo Bus Program still needs to be improved structurally and its policies need to be reviewed in order to achieve its goals more optimally and sustainably, in terms of cross-institutional coordination and equal distribution of learning facilities.

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif kebijakan Program Suroboyo Bus sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan di Kota Surabaya, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, terutama pada usia produktif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum dan frekuensi penggunaannya di jalur utama. Namun, hasil tersebut hanya sebagian dan belum sesuai dengan tujuan utama kebijakan yaitu mendukung transportasi yang ramah lingkungan. Tidak ada bukti yang signifikan mengenai penurunan kemacetan melalui pendekatan penelitian emisi, sementara inovasi pembayaran menggunakan botol plastik justru menyebabkan distorsi perilaku dan timbulnya penumpukan sampah. Selain itu, keterbatasan jumlah kendaraan, perbedaan dalam cakupan layanan, kurangnya infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang cenderung merespons setelah terjadi menunjukkan adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, Program Suroboyo Bus masih perlu diperbaiki secara struktural dan kebijakannya perlu ditinjau kembali agar dapat mencapai tujuan secara lebih optimal dan berkelanjutan.dalam aspek koordinasi lintas lembaga dan pemerataan sarana pembelajaran.

Dinamika Konflik Pemerintah dan Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun di Indonesia

Wafa Khosibah — 2026-05-21

This study aims to analyze the dynamics of conflict between the government and society in the implementation of social media age restriction policies for children under 16 years old in Indonesia. The study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method through a literature review of relevant secondary sources.

The findings show that the age restriction policy represents a preventive government response to protect children from various digital risks, including exposure to harmful content, cyberbullying, digital exploitation, and misuse of personal data. However, the implementation of this policy faces several challenges arising from differing perceptions between the government and society, technical limitations such as age verification systems, and low levels of digital literacy.

These conflicts have led to suboptimal policy implementation in practice, creating a gap between normative policy objectives and empirical realities. The study emphasizes that policy effectiveness is not only determined by regulatory frameworks but also by the readiness of the digital ecosystem, including technological, social, and institutional aspects. Therefore, a collaborative approach is required through strengthening digital literacy, enhancing platform responsibility, and involving families and communities to ensure effective and sustainable policy implementation.

Strategi Manajemen Konflik Interpersonal dalam Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya

Ika Bima — 2026-05-21

Digital transformation in public services has become a strategic effort by local governments to create a more efficient, transparent, and responsive bureaucracy. Surabaya City, as one of the pioneers of Smart City implementation in Indonesia, introduced the Klampid New Generation application to facilitate population administration services for the community. However, the digitalization process has triggered interpersonal conflicts within the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil), particularly between senior employees who are accustomed to manual systems and younger employees who are more adaptive to technology. This study aims to analyze the forms of interpersonal conflict, the factors causing the conflict, and conflict management strategies in supporting the digital transformation of public services. The study employed a qualitative approach using a literature study method through descriptive analysis of various relevant scientific sources. The results show that relationship conflict and process conflict are the most dominant forms of conflict. These conflicts are influenced by limited digital literacy, lack of continuous training, human error, and a traditional bureaucratic culture that has not fully adapted to change. Conflict management strategies such as collaboration, accommodation, compromise, and open communication have proven effective in reducing tension among employees and improving teamwork. This study concludes that the success of digital transformation depends not only on technological readiness but also on the organization’s ability to build an adaptive work culture, effective communication, and the strengthening of human resource capacity.

Keywords: Interpersonal Conflict, Conflict Management, Digital Transformation, Public Service, Public Organization.

Pengaruh Faktor Politik Terhadap Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Israel Palestina

Refalina Dwi Ananda — 2026-05-21

Abstract. This study examines the Israeli-Palestinian conflict from the perspective of conflict management and international law. This conflict is influenced by political factors, power imbalances, and the involvement of major powers, which prolong the conflict and human rights violations. The study aims to analyze the influence of political factors on human rights violations and the obstacles to resolving the Israeli-Palestinian conflict. The method used is a qualitative approach through literature studies through scientific journals, international reports, and international legal documents. The results show that political policies, weak enforcement of international law, and global geopolitical interests make the conflict difficult to resolve fairly. The greatest impact is felt by civilians, especially in the form of a loss of sense of security, loss of life, and limited access to basic needs. Therefore, a more just and neutral conflict resolution is needed, oriented towards protecting human rights and long-term peace.

Keywords: Israel Palestine Conflict, conflict management, international law, human rights.

Abstrak. Penelitian ini membahas konflik Israel Palestina dari perspektif manajemen konflik dan hukum internasional. Konflik ini dipengaruhi oleh faktor politik, ketimpangan kekuasaan, serta keterlibatan negara-negara besar yang memperpanjang terjadinya konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor politik terhadap pelanggaran HAM serta hambatan dalam penyelesaian konflik Israel Palestina. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur melalui jurnal ilmiah, laporan internasional, dan dokumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik, lemahnya penegakan hukum internasional, dan kepentingan geopolitik global menyebabkan konflik sulit diselesaikan secara adil. Dampak terbesar dirasakan oleh warga sipil, terutama dalam bentuk hilangnya rasa aman, korban jiwa, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian konflik yang lebih adil, netral, dan berorientasi pada perlindungan HAM serta perdamaian jangka panjang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Konflik Israel Palestina; Politik Internasional

Dinamika Konflik Publik terhadap Kebijakan Kenaikan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia

Nailus Sa’adah — 2026-05-28

Penelitian ini menganalisis dinamika konflik publik sebagai respons terhadap kebijakan pengalihan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI. Kebijakan ini memicu polemik karena dinilai tidak selaras dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sedang tertekan, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan distributif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi kebijakan, literatur ilmiah, serta observasi opini di media digital (X dan Instagram). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi konflik dipicu oleh tiga faktor utama: ketimpangan ekonomi, rendahnya transparansi, dan minimnya partisipasi publik. Media sosial berperan signifikan dalam mempercepat polarisasi narasi antara elit politik dan rakyat, yang kemudian menggeser isu administratif menjadi persoalan moralitas dan etika. Lemahnya komunikasi publik dalam kebijakan ini berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga dan meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap DPR RI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance melalui transparansi anggaran dan pelibatan publik sangat krusial dalam perumusan kebijakan di masa depan guna menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengguna Bus Trans Jatim Koridor I Menggunakan Structural Equation Modeling

Marista Faradilla — 2026-05-29

Studi ini memiliki tujuannya agar mengkaji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan para pengguna Bus Trans Jatim pada Trayek Koridor I Kabupaten Sidoarjo–Surabaya–Kabupaten Gresik. Penelitian dilatarbelakangi oleh melonjaknya keperluaan masyarakat terhadap transportasi publik yang nyaman, aman, dan efisien, serta masih adanya keluhan pengguna terkait ketepatan waktu, kenyamanan fasilitas, respons petugas, dan kepadatan penumpang. Studi ini mempergunakan pendekatan kuantitatif melalui metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS). Data didapat dengan penyebaran kuesionernya ke 96 responden pengguna Bus Trans Jatim Koridor I. Variabel kualitas pelayanan diukurnya melalui lima dimensi SERVQUAL yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible, sementara variabel kepuasan pengguna diukur berdasarkan persepsi pengguna terhadap layanan yang diterima. Analisis data dilakukan menggunakan software SmartPLS 4.0 melalui uji outer model dan inner model. Hasil studi mengemukakan jika dimensi assurance, empathy, dan tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, sedangkan reliability dan responsiveness tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, model studinya terdapat tingkat kecocokan yang baik dan mampu memberi penjelasannya keterkaitan antar variabelnya secara tepat. Penelitian ini merekomendasikan pengelola Bus Trans Jatim untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada aspek ketepatan layanan, respons petugas, kenyamanan fasilitas, serta perhatian terhadap kebutuhan pengguna guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi publik.

Analisis Konflik Struktural pada Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Surabaya

Rafidah Rahmadani — 2026-05-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik struktural dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Kota Surabaya. Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pendidikan terbaru menekankan fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kurikulum ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menimbulkan konflik struktural dalam sistem pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature study), yang bersumber dari artikel ilmiah. serta literatur relevan lainnya yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2020-2025. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahap reduksi data, kategorisasi dan interpretasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik struktural disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi sekolah, yang ditandai oleh keterbatasan kompetensi guru, kesenjangan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi. Dampaknya terlihat pada belum optimalnya pembelajaran dan ketidakkonsistenan pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas guru, penguatan pendampingan, pemerataan fasilitas, serta kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Strategi Manajemen Konflik Mahkamah Konstitusi (MK) Atas Permohonan Penghapusan Kolom Agama Pada Kartu Tanda Penduduk

Fathin Yasir — 2026-06-01

Adanya penelitian ini munculnya konflik antara kebijakan administrasi kependudukan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara terkait pencantuman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Permasalahan utama terletak pada ketidakmampuan regulasi dalam mengakomodasi keberadaan penghayat kepercayaan, sehingga menimbulkan diskriminasi administratif dan hambatan akses terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik, bentuk konflik, strategi manajemen konflik oleh Mahkamah Konstitusi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat multidimensional, dengan karakter utama sebagai konflik vertikal antara negara dan warga negara, yang berkembang menjadi konflik berbasis identitas dan struktural. Strategi manajemen konflik yang dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menggunakan pendekatan normatif-konstitusional yang bersifat kompromis dengan memperluas makna agama mencakup kepercayaan. Pendekatan ini berhasil mereduksi konflik pada tingkat normatif dan mendorong sistem administrasi yang lebih inklusif. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan pada aspek teknis, birokrasi, dan penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan putusan hukum, tetapi juga penguatan implementasi kebijakan dan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Analisis Alternatif Kebijakan Pelebaran Jalan Untuk Mengurai Kemacetan Kendaraan Pada Simpang Empat Parameswara Palembang Berdasarkan Kapasitas Ruas Jalan Dan Volume Lalu Lintas Di Jam Sibuk

Balqis Lingga Putri — 2026-06-03

Kemacetan lalu lintas di Simpang Empat Parameswara Palembang merupakan salah satu permasalahan transportasi perkotaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang paling efektif dalam mengurai kemacetan di kawasan tersebut berdasarkan data volume lalu lintas, kapasitas jalan, serta faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods melalui survei lapangan, wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, penyebaran kuesioner kepada pengguna jalan, serta kajian literatur dari RPD Kota Palembang 2024-2026 dan laporan BAPPEDA LITBANG (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume kendaraan pada jam sibuk telah melebihi kapasitas rencana dengan dominasi mobil penumpang sebesar 62,3%, dan manuver belok kanan mencapai 35% yang menurunkan kapasitas efektif simpang. Berdasarkan analisis enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan), kebijakan pelebaran jalan memperoleh skor total 24 dan dinilai paling tepat untuk diimplementasikan karena dapat meningkatkan kapasitas ruas jalan, menurunkan rasio Volume/Capacity (V/C), serta selaras dengan arah pembangunan Kota Palembang. Sementara itu, kebijakan sistem satu arah (one way) dinilai efisien dan mudah diterapkan namun bersifat sementara. Dengan demikian, pelebaran jalan direkomendasikan sebagai solusi utama, sedangkan sistem satu arah menjadi strategi pendukung jangka pendek. Implementasi kebijakan pelebaran jalan diharapkan dapat mewujudkan transportasi perkotaan yang lebih lancar, efisien, dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Analisis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Manusia, Lingkungan, Dan Tata Kelola Di Kawasan Wisata Kereng Bangkirai

Christian Veraldo Nugroho — 2026-06-05

Abstract. This study aims to analyze sustainable tourism management in the Kereng Bankirai Tourism Area, Palamgka Raya City, in termsof human resources, approach through field observations conducted on May 12, 2026. The theoretical basis used is the Sustainable Development Theory introduced by Gro Harlem Brundtland (1987), which emphasizes the balance between economic, social, and environmental aspects. The results of the study indicate that from an environmental and governance perspective, tourism management has been running quite well, indicated by the availability of hygiene facilities, warning signs, transparency of ticket and attraction fares, and cooperation between the government and the community. However, in terms of human resources, limitations are still found, such as the lack of active officers in the tourism area and suboptimal local community involvement. In addition, there are still problems with scattered garbage and the condition of the wooden bridge that is starting to deteriorate. This study concludes that Kereng Bangkirai Tourism has great potential as a sustainable tourism destination, but it requires increased supervision, community empowerment, and infrastructure improvements to achieve balance and sustainable management, in the long term.

Keywords: Sustainable tourism; governance; human resources; environmental management; Kereng Bangkirai.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Wisata Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, ditinjau dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan yang dilaksanakan pada 12 Mei 2026. Landasan teori yang digunakan adalah teori Gro Harlem Brundtland (1987), yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan dan tata kelola, pengelolaam wisata telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya fasilitas kebersihan, papan imbauan, transparansi tarif tiket dan wahana, serta adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, pada aspek sumber daya manusia masih ditemukan keterbatasan, seperti kurangnya petugas aktif di area wisata dan keterlibatan masyarakat lokal belum optimal. Selain itu, masih terdapat permasalahan sampah yang berserakan dan kondisi jembatan kayu yang mulai rapuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Wisata Kereng Bangkirai memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, namun diperlukan peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur guna mewujudkan pengelolaan yang seimbang dan berkelanjutan dalam jangka Panjang.

Kata Kunci: Pariwisata berkelanjutan; tata kelola; sumber daya manusia; pengelolaan lingkungan, Kereng Bangkirai.

Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Sememi Kota Surabaya

Ela Choirunisa — 2026-06-17

Pelayanan administrasi kependudukan adalah salah satu jenis layanan publik yang sangat penting untuk memenuhi hak-hak dasar individu. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sememi Kota Surabaya dengan menilai dari sisi efisiensi, efektivitas, keadilan, dan responsivitas. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen, lalu dianalisis menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sememi telah diperbaiki dengan penerapan sistem digital dan layanan online yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dalam hal efisiensi, layanan dianggap memuaskan karena prosesnya berlangsung lebih cepat dan tanpa biaya. Sedangkan dari sisi efektivitas, layanan ini sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat, meskipun ada beberapa kendala teknis dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sistem digital. Dalam hal keadilan, layanan tersebut diakses oleh seluruh warga tanpa diskriminasi dan memberikan perhatian ekstra kepada kelompok-kelompok rentan, seperti orang tua dan penyandang disabilitas. Sementara itu, dari segi responsivitas, petugas mampu merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat dengan baik, walaupun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal komunikasi, keramahan, dan pendampingan bagi pengguna layanan. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan yang mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi dukungan penggunaan layanan digital guna memperbaiki mutu pelayanan administrasi kependudukan secara keseluruhan.

E-Government Vs Kesiapan Birokrasi: Analisis Hambatan Teknis Dan Resistensi Kultural Dalam Digitalisasi Layanan Publik Di Kota Manado

ZUCI RAHMANI ZAINAL — 2026-06-29

Abstract. The implementation of E-Government often encounters structural clashes between advanced digital systems and deep-seated bureaucratic readiness. This study aims to analyze the technical barriers and cultural resistance confronting the Manado City Government in implementing digitalized public services, such as the Manado Smart City ecosystem and electronic licensing applications. Using a descriptive qualitative approach, primary data was collected through in-depth interviews with structural officials, IT technicians, and public users, alongside secondary administrative records. The collected data was processed through interactive qualitative evaluation and systematic SWOT matrix modeling. The results demonstrate that while technical infrastructure deficits remain a challenge, cultural resistance—manifested as senior staff inertia, rigid hierarchical mindsets, and low digital efficacy—presents a deeper impediment to institutional agility. This paper provides concrete strategic recommendations, prioritizing adaptive digital culture cultivation, structural literacy mapping, and the deployment of a single unified application gateway to elevate regional public service performance.

Implementasi Pemerintah Desa Terhadap Pelestarian Adat Tetesan Mrajakani Oleh Pemerintah Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Setiyawan Purwana — 2026-06-29

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang menjadi identitas bangsa. Salah satu bentuk budaya yang masih berkembang hingga saat ini adalah adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Adat Tetesan Mrajakani merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Tradisi ini memiliki nilai budaya, sosial, spiritual, dan historis yang penting bagi kehidupan masyarakat Tengger. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pemerintah Desa Ngadisari dalam pelestarian Adat Tetesan Mrajakani serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Ngadisari, Dukun Tetesan Mrajakani, dan masyarakat Desa Ngadisari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelestarian Adat Tetesan Mrajakani telah dilakukan melalui komunikasi antara pemerintah desa dengan tokoh adat dan masyarakat, penyediaan sumber daya pendukung, komitmen pemerintah desa dalam menjaga tradisi, serta koordinasi kelembagaan yang baik. Faktor pendukung meliputi tingginya partisipasi masyarakat dan kuatnya nilai budaya masyarakat Tengger. Faktor penghambat meliputi pengaruh modernisasi, keterbatasan anggaran, dan menurunnya minat sebagian generasi muda terhadap budaya tradisional.

Implementasi Kebijakan Work From Home sebagai Strategi Mitigasi Cost-Push Inflation akibat Kenaikan Harga BBM di Kota Kupang

Amelia Irnawati Nendong — 2026-06-29

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inflasi, khususnya cost-push inflation yang terjadi akibat naiknya biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini turut dirasakan di Kota Kupang sebagai pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam mereduksi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya berdasarkan perspektif George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pemerintah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi WFH mampu mengurangi mobilitas pegawai, penggunaan BBM, serta biaya transportasi dan operasional instansi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur digital, kualitas jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap sistem kerja digital. Berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi WFH. Dengan demikian, WFH dapat dipahami sebagai strategi kebijakan publik yang bersifat adaptif dan komplementer dalam menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM di Kota Kupang.

Kata Kunci: Work From Home, kebijakan publik, inflasi, kenaikan harga BBM, cost-push inflation

Akuntabilitas Pengelolaan Transfer Fiskal Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur PJU Desa Nglandung Kabupaten Madiun

Nadia Maharani Mukti — 2026-06-30

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Nglandung, Kabupaten Madiun, dengan fokus pada aspek akuntabilitas serta konflik masyarakat yang muncul di, Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kasus, dengan melakukan observasi langsung, pengumpulan dokumen, serta penelusuran informasi dari masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh pembangunan itu sendiri, melainkan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah desa terkait penggunaan anggaran. Informasi yang disampaikan dinilai kurang jelas, sehingga menimbulkan gambaran antara harapan masyarakat dengan kondisi nyata dilapangan. Meskipun pembangunan secara umum telah menjangkau desa-desa, perbedaan waktu pelaksanaan di tiap wilayah menim banyak yang menganggap bahwa pembangunan belum merata. Namun komunikasi yang kurang dapat menimbulkan sikap negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi, pentingnya menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta melibatkan warga dalam setiap proses pembangunan agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan serta mendapat dukungan dari warga.

Pengaruh Kinerja Pelayanan Terhadap Pembentukan Public Trust Pada Instansi Publik (Studi Pada BPS Kota Palembang)

Aulia Turrahmi — 2026-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran kinerja pelayanan dalam membangun kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Dalam memahami penelitian lebih lanjut, teori-teori yang digunakan dalam mendukung kedalaman analisis adalah Teori Perilaku Organisasi, Teori Kinerja Organisasi Publik, Teori Pelayanan Publik dan Teori Kepercayaan Publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen resmi laporan kinerja BPS kota Palembang. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Temuan penelitian ini adalah kinerja pelayanan berpengaruh terhadap pembentukan public trust di instansi publik BPS Kota Palembang. kinerja pelayanan akan memengaruhi kualitas pelayanan publik. kualitas pelayanan yang baik akan menciptakan customer satisifcation yaitu ketika kenyataan bertemu dengan harapan. Kondisi demikian membangun kepercayaan publik kepada instansi bahwa instansi memang kompeten dan mampu menjawab tuntutan pelayanan dari publik.

Kata Kunci: Kinerja pelayanan, kualitas pelayanan, public trust, publik, BPS Kota Palembang

Pengaruh Komunikasi Internal terhadap Kinerja Pegawai ASN di Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya

Andri Sa'idan — 2026-06-30

Komunikasi internal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai ASN di Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi penelitian berjumlah 40 pegawai ASN dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai ASN dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien determinasi sebesar 67,7% menunjukkan bahwa komunikasi internal memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja pegawai, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, semakin baik komunikasi internal dalam organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai ASN di Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya

Social Empowerment by Youth Organizations in the Development of Ijarah-Based MSMEs in Pamekasan Madura

Siran Wahyudi — 2026-06-30

This study aims to analyze the effect of E-Digital-based services on community satisfaction at the Public Service Mall (Mall Pelayanan Publik) in Sidoarjo. The research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to users of digital-based population administration services at the Public Service Mall Sidoarjo. The sampling technique used purposive sampling with a total of 100–150 respondents. Data analysis was conducted using descriptive analysis and simple linear regression. The results show that E-Digital-based services are categorized as good with an average score of 4.13, while community satisfaction is categorized as high with an average score of 4.21. The regression analysis indicates that E-Digital-based services have a positive and significant effect on community satisfaction. This implies that better digital service quality leads to higher levels of community satisfaction.However, several challenges remain, particularly related to system quality and digital literacy among the community. Therefore, improvements in technological infrastructure, human resource capacity, and public education on digital service utilization are necessary. This study is expected to contribute to the development of more effective, efficient, and responsive digital public services.

Analisis Program Vokasional SLB Putra Mandiri Surabaya

Sintya Pramitasari — 2026-06-30

Pendidikan vokasional memainkan peran strategis dalam meningkatkan kemandirian dan kesiapan kerja Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi program vokasional serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di SLB Putra Mandiri, Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program vokasional dirancang secara sistematis, disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik melalui bidang keterampilan seperti aromaterapi, desain grafis, fotografi, hortikultura, batik ciprat, pengolahan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sablon. Program ini didukung oleh kurikulum berbasis fase yang adaptif dan komitmen sekolah terhadap pendidikan inklusif (Kemendikbud, 2021). Namun, pelaksanaannya terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia kompeten, sarana prasarana yang belum optimal, serta ketidakseimbangan peningkatan jumlah SLB dengan kualitas layanan vokasional di Indonesia. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan praktis, kemandirian, dan kesiapan kerja ABK, meskipun memerlukan peningkatan berkelanjutan.

Peran Sistem JDIH Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo)

Dewi Akmalia — 2026-06-30

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem JDIH memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pegawai melalui kemudahan akses informasi hukum, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, serta mendukung akuntabilitas organisasi. Namun demikian, ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, dan perlunya peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan informasi. Implementasi prinsip keterbukaan informasi publik melalui JDIH memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional di lingkungan KPU.

Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tangerang

Muhamad alawi — 2026-06-30

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi negara dan perlindungan hak sipil masyarakat. Salah satu layanan utama adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang berfungsi sebagai identitas resmi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang berdasarkan dimensi kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan E-KTP telah mengalami peningkatan melalui digitalisasi layanan, sistem antrean elektronik, dan integrasi data nasional. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, gangguan jaringan, serta ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan edukasi publik agar kualitas pelayanan semakin optimal.