Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Proses Kolaborasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Pengurangan Risiko Bencana di Desa Wisata Amping Parak

Irva Afrizalni — 2026-02-07

Particularly in areas with high disaster vulnerability. Desa Wisata Amping Parak in Pesisir Selatan Regency is one example of a tourism village that has successfully integrated ecotourism development with a Disaster Risk Reduction (DRR) approach. This study aims to analyze the collaborative process among actors in the development of DRR-based ecotourism in Desa Wisata Amping Parak using the collaborative governance framework proposed by Ansell and Gash (2008), which consists of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation review, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that collaboration is supported by initial conditions characterized by resource imbalances, non-material participation incentives, and the absence of conflict among actors. The institutional design is strengthened by regulatory support and the institutionalization of Pokdarwis LPPL as a coordination hub. Facilitative leadership plays a key role in fostering trust and participation, while the collaborative process unfolds through face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and the achievement of intermediate outcomes. This collaboration generates small wins that reinforce legitimacy and the sustainability of cooperation. The study concludes that collaboration in Desa Wisata Amping Parak has been implemented effectively and has the potential to serve as a best practice for DRR-based tourism village development.

Keywords: Collaboration, Tourism Village, Ecotourism Development, Disaster Risk Reduction (DRR).

Abstrak. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan memerlukan tata kelola kolaboratif, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Desa Wisata Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu desa wisata yang berhasil mengintegrasikan pengembangan ekowisata dengan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana (PRB) di Desa Wisata Amping Parak dengan menggunakan kerangka teori kolaborasi Ansell dan Gash (2008), yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi didukung oleh kondisi awal berupa ketidakseimbangan sumber daya, insentif partisipasi non-material, dan ketiadaan konflik antaraktor. Desain kelembagaan diperkuat oleh regulasi dan pelembagaan Pokdarwis LPPL sebagai simpul koordinasi. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi, sementara proses kolaborasi berjalan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Kolaborasi ini menghasilkan small wins yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kerja sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi di Desa Wisata Amping Parak telah berjalan secara efektif dan berpotensi menjadi praktik baik pengembangan desa wisata berbasis PRB.

Kata Kunci: Kolaborasi, Desa Wisata, Pengembangan Ekowisata, Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang Pariaman

Eri — 2026-02-17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam dalam konteks aktivitas kesenian tradisional di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan ini diterapkan melalui Kesepakatan Bersama Forkopimda yang membatasi jam operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola induktif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat, pelaku seni tradisional, aparat Satpol PP, dan pejabat pemerintah daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini terbagi menjadi dua kategori besar. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan karena dianggap mampu menjaga ketertiban dan moral publik, sementara sebagian lainnya merasa kebijakan ini membatasi ruang ekspresi budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan jam hiburan malam sangat bergantung pada cara masyarakat memaknai kebijakan tersebut. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan sensitif terhadap nilai budaya lokal agar kebijakan ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai bagian dari identitas masyarakat Minangkabau.

Strategi Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Alat Berat Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Aceh

E.R.Fitra Noska — 2026-02-17

Penerapan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) pasca diundangkannya peraturan daerah (qanun) mengenai pajak Aceh dan retribusi Aceh memerlukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam mendukung peningkatan pendapatan asli Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB melalui kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengawasan melalui konfirmasi status wajib pajak, analisa dan pengembangan aplikasi, dan penyusunan kebijakan terkait pemutakhiran database nilai jual alat berat

Problematika Masyarakat Petani Rumput Laut

Jainudin Djou — 2026-03-12

Penelitian ini mengkaji problematika yang dihadapi masyarakat petani rumput laut serta peran Pemerintah Desa Blangmerang sebagai fasilitator dalam menangani permasalahan tersebut di Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui budidaya rumput laut merupakan bagian dari kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya petani masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam realitas sosial, pengalaman, dan interaksi masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang saling berkaitan, antara lain keterbatasan air bersih, serangan hama seperti lumut hijau dan kuning, bulu babi, serta cacing laut, kelangkaan bibit, pencemaran akibat bahan peledak, fluktuasi harga, keterbatasan infrastruktur, serta konflik antar petani terkait lokasi penanaman dan penjemuran. Permasalahan tersebut berdampak pada produktivitas, kualitas hasil panen, dan hubungan sosial masyarakat. Pemerintah Desa Blangmerang telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan sarana produksi seperti terpal, tali induk, dan jaring penjemuran, serta pelaksanaan musyawarah untuk meredam konflik. Meskipun bantuan tersebut membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan kualitas pasca panen, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan struktural, terutama ketidakstabilan harga dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sektor rumput laut tidak hanya ditentukan oleh faktor alam dan ekonomi, tetapi juga oleh penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Manajemen Bencana Banjir Rob dalam Meningkatkan Ketahanan Masyarakat di Kelurahan Simo Surabaya

Nabila Ananda — 2026-05-01

Banjir rob seringkali terjadi di kawasan pesisir perkotaan Indonesia, termasuk di Kelurahan Simo, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan banjir rob serta dampaknya terhadap ketahanan masyarakat, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang ada. Metode yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banjir disebabkan oleh faktor teknis dan non-teknis, seperti kurangnya sistem drainase yang memadai, perubahan penggunaan lahan, penurunan permukaan tanah, serta pengelolaan lingkungan yang tidak optimal. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan fisik, gangguan terhadap ekonomi, kesehatan, dan aspek psikososial masyarakat. Upaya mitigasi yang telah dilakukan, seperti perbaikan sistem drainase, pembangunan bozem, dan instalasi rumah pompa, masih belum sepenuhnya efektif. Pengelolaan berbasis masyarakat memiliki peranan penting dalam partisipasi menjaga lingkungan, namun masih terdapat kendala berupa kurangnya konsistensi dalam keterlibatan serta terbatasnya infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup peningkatan infrastruktur, perencanaan tata ruang yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat ketahanan terhadap banjir rob.

Dinamika Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kebakaran: Perspektif Edukasi dan Literasi Bencana

Zahra Prima Putri Regina — 2026-05-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran di Kota Surabaya dari sudut pandang pendidikan dan pemahaman tentang bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai sumber akademis yang relevan melalui studi pustaka, seperti jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran di Surabaya masih tergolong signifikan, dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, infrastruktur yang kurang memadai, serta perilaku warga. Tingkat kesiapan masyarakat masih berada dalam proses pengembangan, terlihat dari adanya celah antara pengetahuan yang dimiliki dan pelaksanaan tindakan yang nyata. Walaupun warga telah memiliki pemahaman dasar terkait risiko kebakaran, keterampilan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kondisi darurat masih rendah. Pendidikan bencana berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, sedangkan pemahaman bencana berperan dalam kemampuan masyarakat untuk menangkap dan menerapkan informasi tersebut. Meskipun demikian, distribusi pendidikan yang belum merata dan akses pelatihan yang terbatas menjadi tantangan dalam peningkatan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui pendidikan berkelanjutan, peningkatan pemahaman tentang bencana, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong upaya mitigasi yang lebih aktif.

Analisis Alternatif Kebijakan Penanganan Parkir Liar Travel Melalui Pembangunan Atau Relokasi Fasilitas Parkir Di Indralaya Utara

Andini Sakilla Candra — 2026-05-05

Fenomena parkir pembohong kendaraan travel di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Kecamatan Indralaya
Utara, menjadi permasalahan transportasi yang berdampak langsung pada kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan,
dan terganggunya kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan serta menyusun
solusi penataan parkir yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling,
yang melibatkan sopir perjalanan, petugas Dinas Perhubungan, pengguna jalan, dan warga sekitar sebagai informan kunci. Data
dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan
teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar terjadi
akibat tidak tersedianya fasilitas parkir atau terminal resmi, lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan, serta
ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan tidak adanya kesenjangan antara regulasi dan
implementasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dianggap paling efektif adalah pembangunan fasilitas parkir
khusus kendaraan travel di kawasan Timbangan yang didukung pengawasan terpadu, sosialisasi keselamatan, serta
evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terstruktur.
Kata kunci: pembohong parkir; implementasi kebijakan; daerah transportasi; fasilitas parkir; Ogan Ilir.