ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PELAKSANAAN KEPMENPAN NO. 63 TAHUN 2003 DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BIMA NTB
DOI:
https://doi.org/10.59050/jian.v16i1.13Keywords:
Implementasi kebijakan, pelayanan prima, kebutuhan dasar masyarakat.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rendahnya pelayanan prima bidang pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di Kota Bima. Pendekatan penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari prinsip: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan pelayanan prima dengan prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Metode yang digunakan adalah explanatory survey dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengujian hipotesis dan mengintepretasikan data secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi kebijakan terhadap pelaksanaan pelayanan prima di bidang kebutuhan dasar masyarakat di Kota Bima, diperoleh pengaruh sebesar 47%, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti yakni sebesar 53%.Kriteria yang paling besar pengaruhnya dari implementasi kebijakan adalah sumberdaya (17%) sedangkan yang paling kecil adalah disposisi (7%).
References
Mailer, Delbert C.1983.Handbook of Research and Social Measurement. New York : Longman.
Mohamad, Ismail. 2003. Pelayanan
Publik Dalam Era
Desentralisasi.Makalah Seminar Di Bappenas Jakarta Pusat
Pamudji,S. 1994. Profesionalisme
Aparatur Negara Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik. Jakarta : Widyapraja.
Sedarmayanti. 2000.
Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung :Mandar Maju.
. 2012.Good Governance
& Good Corporate
Governance. Bagian
Ketiga Edisi Revisi.Bandung : Mandar Maju.
Sugiyono.1994. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung : Alfabeta.
. 1997. Statistika Untuk
Penelitian. Bandung : Alfabeta.
Tangkilison, Hessel Nogi. 2007.
Manajemen Publik. Cetakan ke dua. Jakarta: Grosindo.
Udoji, Chief. J O. 1981.The African public servant As a Public Policy in Africa.Addisabedda : African Assosiation for Public Admnistration and Management.
Wahab, Abdul Solihin. 1997.
Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemetasi Kebijaksanaan Negara.Jakarta : Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2001. Good
Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya : Insan
Cendekia. (DI BAB I TAHUN 2005)
Dokumen-dokumen:
Menpan RI, 2003. Keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelengga raan Pelayanan Publik.
Undang – undang Otonomi Daerah
PT Arkola Surabaya.
