Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anak Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal: Studi APBD Surabaya
DOI:
https://doi.org/10.59050/jian.v23i1.546Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anak dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen APBD, laporan kinerja pemerintah daerah, serta data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori anak periode 2017–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah tergolong tinggi, khususnya pada belanja operasi yang berada pad a kisaran 89% hingga 91%, sementara belanja modal cenderung fluktuatif. Implementasi kebijakan tercermin melalui program-program Dinas Sosial yang disederhanakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial. Dampak belanja daerah terlihat dari penurunan jumlah PMKS kategori anak secara bertahap, yang mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan anak di Kota Surabaya. Dengan demikian, belanja daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih memerlukan optimalisasi dalam aspek konsistensi program, penguatan belanja modal, dan keberlanjutan intervensi perlindungan anak.
References
Anggraini, A. D. (2022). Peran belanja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Jurnal Mahasiswa, 4(4), 346–351.
DetikJatim. (2024). 10 bulan, 167 anak jalanan dicakup Satpol PP Surabaya. Detik.com. https://www.detik.com/jatim/berita/d-7631719/10-bulan-167-anak-jalanan-dicakup-satpol-pp-surabaya
Dinas Sosial Kota Surabaya. (2021-2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Ringkasan APBD Tahun 2021. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Portal data APBD pemerintah daerah.
https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). Apa yang dimaksud dengan belanja daerah? https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanja-daerah
Djatmiko, A. P., Hariyoko, Y., & Soesiantoro, A. (2023). Implementasi program Kampung Anak Negeri Kota Surabaya (Studi pada UPTD Kampung Anak Wonorejo). Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(5).
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Kementerian Keuangan Republik Indoneasia. (2023). APBN dan Transfer ke Daerah. https://kementriankeuangan.com/kemenkeu.go.id
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Kajian fiskal regional tahun 2021. Kurniasih, N. F., & Ikhsan, F. K. (2019). Masalah sosial anak usia dasar. At-Ta’lim: Media
Informasi Pendidikan Islam, 18(1), 111–136. https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1616
Mahasiswa Indonesia. (2023). Implementasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Surabaya 2023. https://mahasiswaindonesia.id/implementasi-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-di-kota-surabaya-2023/
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Fiscal federalism 2022: Making decentralisation work.
Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Transparansi pengelolaan anggaran.
Richard A. Msgrave. (1959). The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill.
Saputra, B. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 4(2), 123–135.
Sarkoro, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Keuangan Publik.
Sinabutar, R., & Setianingsih, E. S. (2015). Pemenuhan hak anak dalam keluarga dan lingkungan sosial. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 14(2), 45–53.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
United Nations. (2024/2025). World Population Prospects 2024. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. https://population.un.org/wpp/
Vebrianna, N. R., dkk. (2024). Analisis tingkat kesejahteraan anak: Apakah karakteristik keluarga dan modal sosial orang tua berpengaruh. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,
(1). https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.75118
Worldometer. (2025). Indonesia population 2025. https://www.worldometers.info/world-
