Kebijakan Kepala Desa Dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Desa Rato
DOI:
https://doi.org/10.59050/jian.v22i2.404Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan kepala desa dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa, khususnya melalui kegiatan gotong royong. Tujuan penelitian ini meliputi: (a) mengkaji peran kepala desa dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat; (b) mendeskripsikan upaya berbasis kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam menggerakkan dan memotivasi partisipasi warga; (c) menjelaskan fungsi pengawasan kepala desa selama pelaksanaan kegiatan kolektif; serta (d) menilai berbagai pendekatan kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran-peran tata kelola tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, kepala desa mempertimbangkan kondisi sosial dan rutinitas harian masyarakat guna memastikan penjadwalan kegiatan yang tepat. Dalam mendorong partisipasi, kepala desa menunjukkan kepemimpinan melalui keteladanan serta memberikan motivasi untuk menumbuhkan keterlibatan kolektif. Dalam aspek pengawasan, kepala desa melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, meskipun tidak selalu hadir secara fisik. Peran kebijakan tersebut sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam praktik tata kelola desa.
References
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.
Bovaird, T., & Loeffler, E. (2021). Public management and governance (4th ed.). Routledge.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.
Frederickson, H. G. (2010). Social equity and public administration. M.E. Sharpe.
Fung, A. (2015). Putting the public back into governance. Public Administration Review, 75(4), 513–522.
Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. Princeton University Press.
Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.
Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing development: Does participation work? World Bank.
Osborne, S. P. (2020). Public service logic: Creating value for public service users. Routledge.
Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). Governance, politics and the state (2nd ed.). Red Globe Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
